Jumat, 28 November 2014

BNNK KUANSING GELAR ADVOKASI P4GN DENGAN INSTANSI PEMERINTAH



Teluk Kuantan. Kecenderungan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba setiap tahun terus mengalami peningkatan, hal ini telah menjadi ancaman bahaya yang serius terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, masyarakat dan bangsa. Penanggulangan tidak saja membutuhkan komitmen dan kesanggupan semua pihak, tetapi juga aksi nyata semua jajaran pemerintah maupun partisipasi aktif seluruh komponen lapisan masyarakat, khususnya di Kabupaten Kuantan Singingi. Untuk itu Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuantan Singingi menggelar kegiatan Advokasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dengan instansi pemerintah bertempat di Gedung Balai Adat Kabupaten Kuantan Singingi, Kamis (27/11/2014). 

Advokasi merupakan suatu bentuk kegiatan untuk mempengaruhi para pengambil keputusan khususnya pada saat menetapkan peraturan, mengatur sumber daya dan mengambil keputusan-keputusan yang menyangkut khalayak masyarakat. Kegiatan advokasi P4GN bersama instansi pemerintah yang diikuti 50 orang peserta sebagai perwakilan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terdiri dari Badan, Dinas, RSUD dan Bagian Setda serta Kecamatan Kuantan Tengah di Kabupaten Kuantan Singingi dengan mengusung tema “Peran Instansi Pemerintah dalam Mewujudkan Pengguna Narkoba Dapat Dicegah dan Direhabilitasi”. Dibuka oleh Kepala BNNK Kuansing, Wim Jefrizal, SH sekaligus sebagai narasumber, memaparkan implementasi Inpres No 12 Tahun 2011 dengan mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing dalam rangka Kebijakan Strategi Nasional (Jakstranas) P4GN yang meliputi bidang Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Rehabilitasi dan Pemberantasan. Sejalan dengan aksi nyata P4GN Pemerintah Daerah, memiliki peranan penting dalam mencegah dan merehabilitasi pengguna narkoba, karena pengguna narkoba dapat dicegah dan direhabilitasi. Dengan memberikan pemahaman, peningkatan aksi nyata, pembelaan terkait peran instansi pemerintah daerah dalam fasilitasi, pelaporan, pembinaan dan pengawasan serta pendanaan tertuang (pasal 4 s/d 9) pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 21 Tahun 2013 dijelaskan bahwa melakukan fasilitasi pencegahan dan penanggulangan narkotika dengan melaksanakan tugas menyusun peraturan daerah, meningkatkan partisipasi masyarakat, melakukan kemitraan/kerjasama, menyusun program dan kegiatan terkait pencegahan dan penanggulangan narkotika. 


Kegiatan yang berlangsung di Balai Adat Kabupaten Kuantan Singingi turut mengundang Dr. Herlina S, Kasi Peran Serta Masyarakat BNN Provinsi Riau, yang memaparkan materi Dampak Penyalahgunaan Narkoba dari aspek kesehatan. “Agar penyalahguna dapat produktif kembali, pengguna narkoba dapat direhabilitasi, sesuai Pasal 4 UU No 35 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika”, ujarnya.


Dengan program dan kegiatan Advokasi P4GN diharapkan peran instansi pemerintah daerah pada semua pemangku kepentingan (stakeholders) / SKPD, perlu menyusun program yang lebih komprehensif, terutama kegiatan advokasi kebijakan dan penanggulangan ancaman penyalahgunaan bahaya narkoba, sehingga bahaya narkoba menjadi musuh bersama dan pencegahan menjadi perang untuk melawan penyalahgunaan narkoba. Kegiatan ini sangat penting dan memiliki makna dalam rangka mewujudkan Kuantan Singingi bebas narkoba.(YR)

0 komentar:

Posting Komentar